Pantauan di lapangan pada Sabtu (21/2/2026) menunjukkan pemandangan tragis. Lubang-lubang dalam menganga di sepanjang jalan utama Kosambi-Baleker. Saat hujan, akses ini berubah menjadi jebakan air yang siap menjatuhkan pengendara kapan saja.Kondisi ini diperparah dengan absennya penerangan.
Ramlan, seorang warga setempat, mengungkapkan ketakutannya akan ancaman ganda yaitu kecelakaan dan begal.
"Kami seperti dibiarkan menghadapi maut sendirian. Sudah jalan rusak parah, gelap pula. Begal sering beraksi di sini karena mereka tahu polisi dan warga sulit mengejar di jalan yang hancur ini," keluhnya dengan nada geram.
Lambannya respon pemerintah daerah memicu reaksi keras dari LSM GBR (Garda Bangsa Reformasi). Ketua GBR Kedungwaringin, Lukman, menghujam tajam kinerja Dinas terkait dan Pemerintah Desa yang dinilai hanya menutup mata atas penderitaan warga.
"Ini bukan sekadar jalan rusak, ini adalah pengabaian terhadap keselamatan rakyat! Kerusakan jalan dan kegelapan adalah kombinasi maut.
"Kami mendesak perbaikan permanen, bukan sekadar tambal sulam yang hanya bertahan seminggu," tegas Lukman.
Ia memberikan peringatan keras bahwa LSM GBR akan terus mengawal kasus ini hingga alat berat turun ke lokasi
.
Jawaban Klise: "Sudah Diajukan di Musrenbang"
Menanggapi tekanan publik, Wakil Ketua BPD Desa Waringinjaya, Iskandar, memberikan jawaban klasik yang sering didengar warga. Ia mengklaim bahwa usulan perbaikan Jalan Utama Kosambi-Baleker telah masuk dalam skema Musrenbang tingkat Kecamatan dan proposal telah dilampirkan.
Namun, bagi warga, janji di atas kertas tidak lebih penting daripada aspal nyata di lapangan. Selama anggaran masih tertahan di meja birokrasi, selama itu pula warga Kosambi harus berhadapan dengan risiko kecelakaan dan ancaman senjata tajam para begal di tengah kegelapan malam.
Perbaikan Jalan Maksimal
Betonisasi Permanen
Bukan sekadar urukan tanah atau aspal tipis
Instalasi PJU Baru
Penerangan total di sepanjang jalur rawan kriminalitas.
Warga menolak menunggu proses birokrasi yang berbelit sementara korban terus berjatuhan.
Klarifikasi BPD Waringin Jaya
Sementara itu BPD Waringin Jaya Iskandar saat di konfirmasi mengatakan bahwa jalan tersebut tidak boleh mengguakan anggaran Pendapatan & Belanja Desa (SAPBDes) karena ranahnya pemerintahan kabupaten Bekasi.
Jalan tersebut tidak boleh mengguakan anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes) karena ranahnya pemerintahan kabupaten Bekasi, tulis nya melalui pesan singkat pada Senin, 23/2/2026.
Berkaitan dengan PJU sambung Iskandar bahwa pemerintahan Desa hanya mampu beberapa titik jadi blm maksimal dalam alokasi PJU di jalan tersebut, tulisnya saat dikonfirmasi media.(Lukman)